SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG •    MARI KITA SUKSESKAN BERSAMAI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017, DEMI BANGKA BELITUNG YANG LEBIH MAJU •    MARI KITA CIPTAKAN PEMILU DAMAI DAN BERINTEGRITAS •   

Dilematis Pilkada serentak tahun 2015

Minggu, 10 Mei 2015

Pemerintah menginginkan pemilihan umum kepala daerah langsung serentak dapat dilaksanakan pada September tahun ini, namun Komisi Pemilihan Umum menyatakan mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan tahun ini.


Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah pandangan fraksi-fraksi  di DPR RI terhadap pasal pasal yang akan diubah dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan umum kepala daerah, termasuk mengenai waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah  serentak di 204 daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik ketika bersama  Komisioner lainnya  dalam pertemuan dengan  Presiden Joko Widodo kemarin menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak dapat dilakukan serentak pada tahun 2015. 

KPU masih menunggu konsep yang dirumuskan oleh Komisi II DPR RI mengenai pilkada serentak. Sebagaimana kita ketahui, Dalam pembahasan di DPR RI sempat ada usulan untuk membagi pilkada serentak dalam tiga tahapan, yakni pada Februari 2016, pertengahan 2017 dan tahun 2018.

Sedangkan KPU berpendapat, sebaiknya Pilkada serentak cukup dua putaran yang  berlangsung pada April atau Mei, dengan pertimbangan pelaksanaan satu tahun anggaran.

Tentunya kita memahami persoalan waktu yang dimiliki KPU untuk melaksanakan pilkada serentak tahun ini yang  sangat sempit, walaupun ada tahapan pilkada yang dipotong atau dihapus, tetap saja waktu tak memungkinkan semua tahapan selesai tahun 2015. 

Tahapan yang lama misalnya berkaitan dengan penyelesaian  sengketa pilkada merupakan salah satu tahapan yang paling panjang waktunya, yakni 67 hari, disamping tahapan waktu uji publik dan pendaftaran yang masih bisa disederhanakan.

Dewan Perwakilan Rakyat menjadwalkan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada pada 14-17 Februari 2015.

KPU butuh waktu untuk mengenalkan aturan baru tersebut. KPU dalam hal ini  juga memerlukan  waktu untuk mengubah Peraturan KPU. Dampaknya, tahapan pilkada tak bisa langsung dimulai.

 

KPU dan Kemendagri telah membicarakan kemungkinan pemotongan tahapan Pilkada tersebut, seperti uji publik. Opsi uji publik dapat  dilakukan oleh partai, bukan KPU, kecuali calon perseorangan. Demikian juga waktu pendaftaran yang mulanya enam bulan mungkin akan dipangkas menjadi tiga bulan saja.

 

Kita menunggu semua bagaimana Pemerintah, DPR dan KPU merapikan semua persoalan, termasuk  jadwal pelaksanaan Pilkada langsung serentak, sehingga diharapkan dapat mengeliminir segala persoalan hukum yang muncul dari pelaksanaan Pilkada tersebut.

 Ida Bagus Alit Wiratmaja SH MH.
 
sumber = http://rri.co.id/post/editorial/211/editorial/dilematis_pilkada_serentak_tahun_2015.html

ARTIKEL & OPINI LAIN

Indeks Opini-
  • Menakar Pilkada Serentak

    Pembahasan RUU tentang pilkada masih berlangsung alot di DPR. Meski demikian, DPR dan pemerintah telah sepakat agar pelaksanaan pilkada di Indonesia pada masa mendatang bisa berlangsung murah, baik ...
  • PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMILUKADA

    PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMILUKADAOlehSYAFRAN SOFYAN, SH., M.Hum.TENAGA PROFESIONAL BIDANG POLITIK LEMHANNAS RI I. PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
  • Pilkada Serentak Harus Ada Anggaran Sampai PPK dan PPS Terbentuk

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 harus sudah memiliki anggaran hingga PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) dan ...
TOP