SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG •    MARI KITA SUKSESKAN BERSAMAI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017, DEMI BANGKA BELITUNG YANG LEBIH MAJU •    MARI KITA CIPTAKAN PEMILU DAMAI DAN BERINTEGRITAS •   

Peran Besar KPU Provinsi Dalam Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Selasa, 26 September 2017

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan acara rapat kerja pembahasan mengenai Daftar Inventaris Masalah (DIM) substansi materi dan evaluasi atas perubahan jumlah penduduk dan wilayah. Acara yang diselenggarakan di hotel Royal Kuningan Jakarta, mulai hari ini, Senin hingga esok, Selasa (25-26/9), dihadiri jajaran KPU Provinsi Divisi Teknis Penyelenggara.

KPU juga menghadirkan narasumber, pakar dari kepemiluan khususnya terkait penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi.

Rapat kerja ini merupakan kegiatan dari sebagian awal tahapan penataan daerah pemilihan khususnya untuk daerah pemilihan Kabupaten/Kota. Menurut Kepala Biro Teknis danHupmas, Nur Syarifah, mengatakan bahwa penataan dapil ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Daidalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan KPU Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi dalam rangka penataan dapil.

“KPU Provinsi mempunyai peranan untuk menyupervisi KPU Kabupaten/Kota dalam penataan dapil, sehingga dapat meminimalkan persoalan-persoalan,” tuturnya.

Nur Syarifah juga menambahkan, ada banyak catatan bahkan ada satu hal yang membahagaiakan kita (KPU) pada saat kita menyusun Peraturan KPU 2013, untuk kepentingan dapil Pemilu 2014. Prinsip-prinsip di dalam Peraturan KPU dinaikkan menjadi prinsip-prinsip yang dituangkan dalam UU, sehingga hal inilah yang mengurangi terjadinya persoalan maupun krepentingan politik di dalam penetapan dapil dan alokasi kursi.

Sementara itu Anggota KPU RI, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Ilham Saputra mengatakan dalam penyusunan dan penetapan dapil dan alokasi kursi berpedoman prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, conterminus, kohesivitas, integritas wilayah dan kesinambungan dengan pemilu sebelumnya.

Ilham juga menjelaskan bahwa, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan mampu membuat norma di dalam pembentukan dapil, sehingga penetapan dapil dapat memenuhi prinsip-prinsip diatas.  

“Ada beberapa hal dalam catatan, pertama kita (KPU) harus dapat menormakan, danapabila tidak ada hal khusus terkait pembentukan dapil, maka tidak ada pembentukan dapil baru atau perubahan dapil. Dan ini memang penting karena, kita harus dapat menjaga kesinambungan dapil pada pemilu sebelumnya,” tegas Ilham.(kadar/ieam.teks/Foto KPU/ieam Hupmas)

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP