SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG •    MARI KITA SUKSESKAN BERSAMAI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017, DEMI BANGKA BELITUNG YANG LEBIH MAJU •    MARI KITA CIPTAKAN PEMILU DAMAI DAN BERINTEGRITAS •   

KPU Jaga Proporsionalitas dan Kontinuitas dalam Menyusun Dapil Pemilu 2019

Senin, 25 September 2017

Jakarta, kpu.go.id – Terkait Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) menggunakan metode yang sama dengan pemilu sebelumnya, karena KPU berusaha tetap menjaga proporsionalitas dan kontinuitas.

PKPU tersebut tidak ada yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, kecuali soal alokasi kursi dan pengaturan daerah bencana alam.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat membahas PKPU tentang dapil dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Komisi II DPR RI, Senin (25/09).

“Logika pencapaian satu kursi tidak bisa kurang dari ketentuan minimalnya, untuk itu pembulatan dilakukan kebawah. Apabila ada sisa, tidak bisa langsung digunakan, karena digunakan harga penuh, sehingga akan digabung apakah mencukupi satu atau dua kursi,” papar Arief dihadapan Komisi II DPR RI.

Arief juga menjelaskan, apabila gabungan tersebut mencukupi, maka diberikan ke dapil yang mempunyai sisa terbanyak pertama diantara seluruh dapil. Kemudian sisanya lagi akan dihitung dan diikutkan pada alokasi tahap kedua.

Senada dengan Arief, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (DirjenPolpum) Kemendagri Bahtiar Baharudin sepakat dengan tidak ada perubahan dapil dalam PKPU, seperti pemilu sebelumnya, mengingat waktu tahapan yang sudah mepet.

“PKPU ini harus dirancang tidak berbeda dengan UU, dan untuk menjamin itu perlu dibuat norma awal yaitu membuat dapil 2019 memakai dapil 2014. Hal ini untuk kepastian kepada publik bahwa tidak ada perubahan dapil, perubahan hanya pada jumlah anggota DPRD, tetapi itu tidak banyak,” tutur Bahtiar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Abhan mengingatkan soal pemekaran wilayah. PKPU sudah mengatur potensi pemekaran untuk kabupaten/kota, tetapi harus diperhatikan juga soal pemekaran kecamatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengusulkan adanya simulasi penghitungan alokasi kursi. Simulasi tersebut menggunakan metode pembulatan sederhana seperti yang diusulkan Komisi II dan penghitungan dua tahap seperti yang dirancang KPU.

“Kita coba simulasi satu kabupaten dengan dua cara itu, apakah hasilnya bisa sama, atau berbeda, karena ini menyangkut soal keadilan,” ujar Lukman Edy yang memimpin RDP.

Selain soal Dapil, RDP ini juga membahas PKPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, serta PKPU tentang Tata Kerja dan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, baik di dalam maupun luar negeri. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP