SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG •    MARI KITA SUKSESKAN BERSAMAI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017, DEMI BANGKA BELITUNG YANG LEBIH MAJU •    MARI KITA CIPTAKAN PEMILU DAMAI DAN BERINTEGRITAS •   

KPU Gelar Diskusi Untuk Tentukan Strategi Sosialisasi

Selasa, 26 September 2017

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun strategi sosialisasi yang akan digunakan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Selasa (26/9).

Kegiatan tersebut mengundang Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lukman Edy, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Pakar komunikasi massa dan politik, Dian Permata, Pakar komunikasi digital, Nukman Luthfie, dan Pakar komunikasi branding, Silih Agung Wasesa.

Salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan bentuk strategi sosialisasi yang tepat, sesuai dengan tempat dan kultur budaya setempat, sehingga KPU dapat memenuhi target 77,5 persen partisipasi pemilih, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kepala Biro (Karo) Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI, Nur Syarifah mengatakan, untuk mencapai target tersebut, setidaknya KPU harus memiliki panduan sosialisasi secara berjenjang.

Selain itu, dia mengatakan, materi tersebut perlu memperhatikan kearifan lokal tiap daerah, sehingga kegiatan sosialisasi lebih mudah diterima oleh masing-masing basis masyarakat.  

“Kita (KPU) perlu membuat panduan atau bentuk strategi yang berjenjang. Karena pemilih tersebar secara geogragis, dan gaya hidup yang berbeda, jadi perlu disentuh dengan pendekatan yang berbeda,” kata Nur Syarifah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Edy mengatakan, tugas sosialisasi terkait pemilu memang menjadi tugas KPU, tetapi untuk pelaksanaannya KPU perlu dibantu oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Namun dalam prakteknya, Lukman mengatakan praktek sosialisasi tersebut jangan sampau terjebak dalam politik kebangsaan dengan penafsiran yang berbeda-beda.

“Secara eskplisit, tugas-tugas melaksanakan pendidikan politik diberikan kepada penyelenggara pemilu. Dan juga oleh pemerintah daerah dan pusat. Yang perlu diperhatikan juga jangan sampai terjebak dalam politik kebangsaan dengan penafsiran yang berbeda-beda,” ujar Lukman.

Pada kesempatan yang sama, pakar komunikasi digital, Nukman Luthfie menyampaikan bahwa KPU perlu memanfaatkan media sosial dalam kegiatan sosialisasi, mengingat pembicaraan tentang pemilu di dalam media sosial bukan lagi menjadi hal yang tabu dalam interaksi sosio-kultural masyarakat sehari-hari.

“Apapun yang ada di internet, dapat dijangkau dari manapun. Dan saat ini pembahasan tentang pemilu di media sosial bukan lagi hal tabu. Ada 110 juta akun di Indonesia, dan sebagian besar merupakan kriteria pemilih pemula, mulai dari 17 sampai 18 tahun yang sering diasosiasikan sebagai generasi mileneal. Kemudian generasi ini ternyata bisa mempengaruhi persepsi orang terhadap pilihan, maka untuk sosialisasi, KPU bisa memanfaatkan media ini,” kata dia.

Sebagai materi sosialisasi di media sosial, Nukman mengatakan, KPU dapat memanfaatkan interaksi tanya jawab yang terjadi antara KPU dan warga net. 

Ia melanjutkan, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah terverifikasi, KPU dapat menyusun materi Question and Answer (Q&A). Sehingga warga net yang hendak mengajukan pertanyaan melaui akun media sosial KPU, dirinya dapat langsung menuju kolom Q&A yang telah disediakan. 

Q&A, menurut Nukman, tidak hanya mempermudah KPU dalam menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh warga net, tetapi materi tersebut juga dapat menjadi public relation (PR) yang baik bagi lembaga KPU.   

“Pertanyaan-pertanyaan masyarakat di sosial media dapat bermanfaat untuk KPU. Salah satunya dapat menjadi Q&A, pertanyaan apa saja yang sering muncul dari masyarakat, atau hal apa saja yang kurang dari KPU terhadap sosialisasi pemilu dapat dirangkum, sehingga hal ini dapat PR bagi KPU,”papar Nukman. (ieam/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP