SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG •    MARI KITA SUKSESKAN BERSAMAI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017, DEMI BANGKA BELITUNG YANG LEBIH MAJU •    MARI KITA CIPTAKAN PEMILU DAMAI DAN BERINTEGRITAS •   

Kualitas, Kredibilitas, dan Integritas Menentukan Baik Buruknya Proses Seleksi

Senin, 25 September 2017

Jakarta, kpu.go.id – Tim seleksi menjadi hulu terbentuknya penyelenggara pemilu yang demokratis. Untuk itu, kualitas, kredibilitas, dan integritas anggota tim seleksi menentukan baik buruknya proses seleksi Anggota KPU di provinsi dan kabupaten/kota.

Apabila mengharapkan seleksi menghasilkan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berkualitas, maka penentuan tim seleksi harus mempunyai kualifikasi minimal sama baiknya dengan hasil yang diharapkan, yaitu kompetensi/kapasitas, kredibilitas, integritas, dan kepemimpinan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Workshop Penyusunan Materi Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Senin (25/09) di Hotel Mercure Jakarta.

“Tim seleksi bukanlah institusi perwakilan ormas atau OKP tertentu, tetapi sebuah tim yang dibentuk untuk menghasilkan penyelenggara pemilu terbaik di suatu daerah. Idealnya setiap anggota tim seleksi menguasai seluruh aturan main, mana yang sifatnya mutlak dan mana yang bisa toleransi, hal itu jika diperhadapkan dengan preferensi berbasis kepentingan,” tutur Titi.

Titi juga menegaskan terkait keterwakilan perempuan sekurangnya 30 persen itu mutlak ada di keanggotaan timsel. Titi juga berharap ada pola relasi timsel di daerah dengan KPU RI bisa terlembaga, ada help desk atau call centre sebagai narahubung dalam menyelesaikan situasi lapangan yang terkait kebijakan dengan segera.

Sementara itu, Penasehat Pemantauan Kemitraan Wahidah Suaib, dalam pandangan civil society atas pelaksanaan seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota menjelaskan kualitas penyelenggara pemilu sangat tergantung pada kualitas proses proses dan hasil seleksi.

“Kualitas proses dan hasil seleksi juga sangat tergantung pada kualitas pengaturan UU terkait seleksi, kualitas anggota timsel, dan metode teknis seleksi, yaitu PKPU, pedoman seleksi dan implementasi,” ujar Wahidah yang juga pernah menjabat Anggota Bawaslu RI periode 2007-2012.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arif Rahman Hakim juga mengharapkan proses seleksi pemimpin di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bisa lebih baik. Selain itu, proses seleksi tersebut diharapkan bisa lebih efisien.

Untuk menunjang proses seleksi yang lebih baik tersebut, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU RI Lucky Firnandi Majanto juga mengungkapkan bahwa KPU RI akan membuat SOP dan pakta integritas. Hal itu tidak hanya untuk anggota tim seleksi, tetapi juga bagi sekretariat, karena soal-soal dalam proses seleksi tersebut akan dibawa oleh tim sekretariat.

Kegiatan workshop selama tiga hari ini selain menghadirkan Titi dan Wahidah, juga turut hadir Mada Sukmajati dari FISIPOL UGM, Hamdi Muluk dari Fakultas Psikologi UI, Bettu S. Alisjahbana yang menjadi tim seleksi KPU-Bawaslu 2017-2022 dan KPK 2015-2019, dan Erry Riyana Hardjapamekas yang pernah menjabat Wakil Ketua KPK 2003-2007. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP